Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia. Namun, dukungan ini diberikan dengan beberapa syarat penting. Haedar menekankan pentingnya sifat sementara evakuasi ini dan penolakan terhadap konsep permanen seperti yang pernah ditawarkan oleh Presiden AS Trump. Pernyataan ini disampaikan Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Selasa (22/4).
“Ya (Muhammadiyah) sejalan, yang penting tidak ada kontroversi. Yang kedua, tidak bersifat permanen, dan tidak dalam konsep yang sama seperti ditawarkan oleh (Presiden AS) Trump,” tegas Haedar. Ia berharap semua pihak dapat saling memahami dan toleran terhadap berbagai pendekatan dalam upaya membela warga Palestina. Muhammadiyah, menurutnya, melihat rencana evakuasi ini sebagai bentuk bantuan sementara untuk menjamin keselamatan dan kesehatan warga Palestina, bahkan hingga pendidikan, sebelum mereka dapat kembali ke tanah airnya.
Haedar juga menekankan pentingnya pendekatan diplomatik dan politik jangka panjang sebagai prioritas utama. Ia mengingatkan konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina, mengacu pada pidato tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya. Sikap politik ini, menurutnya, harus tetap dipegang sebagai acuan utama, meskipun terjadi pergantian menteri. Muhammadiyah sendiri telah lama aktif membantu rakyat Palestina melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman tenaga medis, beasiswa pendidikan, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.
Lebih lanjut, Haedar menekankan pentingnya menjaga kesatuan sikap di antara kelompok-kelompok pendukung kemerdekaan Palestina. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus disikapi dengan dialog, bukan kontradiksi yang dapat menghambat upaya pemobilisasian energi positif untuk Palestina. Muhammadiyah, kata dia, selalu siap bekerja sama dengan pemerintah dan elemen masyarakat lainnya dalam mendukung rakyat Palestina, dengan tetap berpegang pada prinsip kemanusiaan dan semangat politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah melakukan kunjungan ke lima negara Timur Tengah (UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania) untuk meminta dukungan terhadap rencana evakuasi tersebut. Ia menegaskan bahwa rencana ini akan berjalan jika mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat dan dengan syarat warga Palestina yang dievakuasi hanya akan berada di Indonesia sementara waktu, hingga situasi di Gaza memungkinkan mereka untuk kembali.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Presiden Prabowo dalam jumpa pers sebelum keberangkatannya.
Rencana evakuasi ini tentu saja menimbulkan beragam tanggapan dan perdebatan. Beberapa pihak mengapresiasi inisiatif ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sementara yang lain mungkin memiliki kekhawatiran terkait dampak jangka panjang dan kemungkinan implikasi politik. Penting bagi semua pihak untuk membahas rencana ini secara terbuka dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, politik, dan logistik secara komprehensif. Diskusi yang konstruktif dan kolaboratif sangat penting untuk memastikan keberhasilan rencana ini, jika memang akan dijalankan.
Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek logistik dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menampung dan memberikan perawatan medis serta pendidikan kepada 1000 warga Palestina. Indonesia perlu memastikan kesiapannya dalam hal ini sebelum memberikan komitmen penuh pada rencana evakuasi tersebut. Dukungan internasional juga akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan rencana ini, baik dalam hal pendanaan maupun koordinasi. Kerjasama yang erat antara pemerintah Indonesia, organisasi kemanusiaan, dan negara-negara lain yang terlibat akan sangat krusial.
Kesimpulannya, rencana evakuasi 1000 warga Palestina ke Indonesia merupakan langkah yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak. Penting untuk memastikan bahwa rencana ini selaras dengan prinsip kemanusiaan, politik luar negeri Indonesia, dan kapasitas negara dalam menampung dan memberikan bantuan yang dibutuhkan para pengungsi.
