Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menyatakan akan melaporkan empat orang ke kepolisian terkait tudingan ijazah palsu sang presiden. Laporan ini didasari bukti dan dokumen yang telah dikumpulkan tim kuasa hukum.
“Sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya,” ungkap Yakup seusai bertemu Jokowi di Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Yakup enggan mengungkap identitas keempat orang tersebut dan latar belakang keterlibatan mereka. Namun, ia menekankan adanya dugaan tindak pidana yang akan diusut. Proses pelaporan menunggu instruksi langsung dari Presiden Jokowi.
“Persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi,” jelasnya. Pertemuan dengan Jokowi juga membahas perkembangan langkah hukum yang akan diambil.
Presiden Jokowi sendiri memilih untuk tidak berkomentar banyak mengenai pertemuan tersebut. “Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya, silakan,” ujarnya.
Latar Belakang Polemik Ijazah Jokowi
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi kembali mencuat. Gugatan terbaru terkait keabsahan ijazah SMA-nya terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.
Sebelumnya, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi dan bukti keaslian ijazah Jokowi. Mereka juga melakukan aksi demonstrasi di kediaman Jokowi di Solo, meminta bukti kelulusan langsung.
Jokowi menolak menunjukkan ijazahnya, menyatakan tidak memiliki kewajiban dan TPUA tidak berwenang meminta hal tersebut.
Tanggapan Berbagai Pihak
Berbagai pihak memberikan respons terhadap polemik ini. PDIP, misalnya, mengkritik pernyataan Menteri Prabowo yang masih menyebut Jokowi sebagai bos. Sementara itu, Sahroni melihat kunjungan Sespimmen Polri ke Jokowi memiliki berbagai tafsir.
Ada juga artikel yang membahas pertemuan Jokowi dengan tim kuasa hukumnya dan mantan menteri terkait isu ijazah palsu ini. Pertemuan tersebut semakin memperkuat upaya hukum yang akan dilakukan.
Langkah Hukum yang Diambil
Langkah hukum yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum Jokowi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tudingan tersebut. Pengumpulan bukti dan dokumen yang telah dilakukan menunjukkan adanya persiapan yang matang.
Namun, proses hukum ini masih bergantung pada keputusan Presiden Jokowi. Perkembangan selanjutnya akan sangat dinantikan oleh publik.
Dengan adanya laporan polisi yang direncanakan, diharapkan kasus ini dapat segera terselesaikan dan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Pernyataan Yakup Hasibuan yang menyebutkan bahwa persiapan hampir rampung dan hanya menunggu perintah dari Presiden Jokowi menunjukkan bahwa proses hukum ini merupakan keputusan yang terukur dan didasari atas pertimbangan yang matang.
Kesimpulannya, polemik ijazah Jokowi masih terus bergulir, dan langkah hukum yang diambil oleh tim kuasa hukumnya menjadi titik penting dalam penyelesaian masalah ini. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap kasus ini dapat diselesaikan secara transparan dan adil.
