Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait kasus dugaan penggelapan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaporkan ke polisi. Ia menyatakan belum mengetahui secara pasti detail kasus tersebut. Namun, ia menegaskan akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan tidak ada penyelewengan dana rakyat.
“Saya enggak tahu soal ini (penggelapan dana MBG),” ujar Prabowo kepada wartawan di Istana Merdeka, Selasa (22/4). Ia menekankan komitmennya untuk melindungi keuangan negara. “Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” imbuhnya.
Kasus ini bermula dari laporan mitra dapur di Kalibata yang melaporkan Yayasan MBG (berinisial MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (10/4). Laporan bernomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel ini menyebutkan dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.
Mitra dapur tersebut menyatakan telah bekerja sama dengan yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari hingga Maret 2025. Mereka telah memasak sekitar 65.025 porsi makanan dalam dua tahap, sesuai kontrak awal dengan harga Rp15.000 per porsi. Namun, harga kemudian berubah menjadi Rp13.000 per porsi.
Permasalahan muncul ketika mitra mengaku tidak menerima pembayaran sama sekali dari yayasan pada pencairan tahap kedua. Ketidakjelasan pembayaran ini menjadi dasar pelaporan ke pihak berwajib. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan publik.
Kronologi Kasus Dugaan Penggelapan Dana MBG
Berikut rangkuman kronologi kejadian berdasarkan laporan polisi dan pernyataan pihak terkait:
Tanggapan Publik dan Implikasi Lebih Lanjut
Kasus ini telah menarik perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap program MBG. Transparansi dalam pengelolaan dana publik menjadi sorotan utama. Kejadian ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Pentingnya audit internal dan eksternal yang ketat dalam pengelolaan dana program MBG menjadi pertimbangan penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Selain itu, mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih efektif perlu diimplementasikan.
Investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian diharapkan dapat mengungkap secara detail kronologi kejadian dan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Keadilan dan transparansi dalam proses hukum menjadi hal yang krusial dalam kasus ini.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti kasus ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Namun, langkah nyata dan konkret dalam menjamin tidak terulangnya kejadian serupa perlu ditunjukkan pemerintah.
Selain itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana, serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat guna mencegah potensi penyelewengan di masa mendatang. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel.
