Polda Jawa Barat menyatakan kesiapannya untuk menyelidiki dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ancaman tersebut disampaikan berulang kali oleh sebuah akun di kolom komentar kanal YouTube milik Dedi Mulyadi pada Senin, 21 April 2024.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memantau ancaman tersebut. Polisi siap menindaklanjuti jika Dedi Mulyadi membuat laporan resmi. “Kami monitoring. Apabila ada permintaan pemantauan, tim siber siap bantu beliau (Dedi Mulyadi) selaku pelapor,” ujar Hendra di Bandung, Selasa (22/4), seperti dikutip dari Antara.
Hendra menambahkan bahwa ancaman tersebut disampaikan secara berulang oleh sebuah akun yang menulis komentar bernada pembunuhan selama siaran langsung. “Bahkan, bila melaporkan secara resmi, kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pengancaman,” tegas Hendra.
Polda Jabar juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam berkomentar di ranah digital. Komentar yang mengandung ancaman atau hujatan dapat berujung pada sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. “Komentar bersifat ancaman dapat berisiko dilaporkan atau diproses hukum langsung oleh aparat penegak hukum,” kata Hendra.
Ancaman tersebut awalnya muncul dalam komentar siaran langsung YouTube Kang Dedi Mulyadi pada Senin malam. Akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi sendiri, saat dikonfirmasi, menganggap ancaman tersebut sebagai risiko seorang pemimpin. “Kalau ada ancaman itu, ya risiko bagi seorang pemimpin. Kita lihat perkembangannya terlebih dahulu. Akan tetapi, apakah akun itu asli atau bukan, nanti kita lihat dan telusuri. Namun, sekarang saya akan lebih waspada,” ungkap Dedi.
Kasus ini menyoroti pentingnya literasi digital dan etika bermedia sosial. Ancaman kekerasan melalui platform online bukanlah hal yang sepele dan dapat berdampak serius bagi korban. Peran penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan dan memberikan efek jera kepada pelaku sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah tanpa batas. Ungkapan yang mengandung unsur kebencian, ancaman, atau hasutan kekerasan dapat dijerat hukum. Masyarakat perlu memahami batasan-batasan tersebut dan bertanggung jawab atas setiap komentar yang mereka tulis.
Dalam konteks ini, peran platform media sosial juga penting. Platform harus aktif dalam memonitor dan menghapus konten-konten yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman. Sistem moderasi yang efektif dan responsif sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan ancaman di ruang digital.
Kejadian ini juga mengingatkan pentingnya perlindungan bagi pejabat publik dari ancaman kekerasan. Selain penegakan hukum, perlu ada mekanisme yang lebih terintegrasi untuk melindungi keselamatan mereka dan keluarganya. Ini termasuk peningkatan pengawasan, pengamanan yang memadai, dan dukungan psikososial bagi korban ancaman.
Kesimpulannya, kasus ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Dedi Mulyadi ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Penegakan hukum, literasi digital, peran platform media sosial, dan mekanisme perlindungan bagi pejabat publik, semuanya berperan penting dalam mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
