Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyoroti kompleksitas masalah kependudukan di Kampung Baru, Cimanggis, Depok, menyusul insiden pembakaran mobil polisi beberapa waktu lalu. Banyak warga yang telah bermukim puluhan tahun di kawasan tersebut ternyata tidak memiliki KTP Depok. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.
Beberapa warga memiliki KTP Jakarta atau Bekasi, sementara sebagian lainnya diduga tidak memiliki dokumen identitas sama sekali. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal akses layanan publik dan penegakan hukum. Ketidakjelasan status kependudukan ini menjadi hambatan utama dalam menyelesaikan masalah di Kampung Baru.
Masalah Identitas Kependudukan Warga Kampung Baru
Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan ini. Ia menilai, keberadaan warga tanpa identitas kependudukan yang jelas merupakan masalah serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ketiadaan dokumen identitas ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum di masa mendatang.
Rencananya, Dedi akan memfasilitasi mediasi antara Pemerintah Kota Depok, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan pihak terkait lainnya untuk mencari solusi. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan akses layanan publik bagi seluruh warga, tanpa terkecuali. Proses ini diharapkan dapat berjalan cepat dan efektif.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk membantu warga Kampung Baru mendapatkan identitas kependudukan yang sah. Langkah ini penting untuk memastikan hak-hak warga terpenuhi dan mencegah potensi konflik sosial di kemudian hari. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini.
Masalah Lain di Kampung Baru Selain Identitas Kependudukan
Selain masalah kependudukan, Kampung Baru juga menghadapi permasalahan lain yang tak kalah kompleks. Salah satunya adalah kepemilikan rumah tanpa sertifikat. Banyak warga yang telah lama tinggal di sana, namun belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik pertanahan.
Ketidakjelasan status kepemilikan tanah menyebabkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap konflik. Hal ini perlu diatasi dengan segera untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar. Pemerintah perlu memberikan solusi yang adil dan terukur bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
Kepemilikan rumah tanpa sertifikat juga berdampak pada akses terhadap layanan publik lainnya, seperti akses kredit perbankan dan program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pertanahan menjadi hal penting yang harus diprioritaskan.
Indikasi Premanisme dan Tindak Lanjut
Insiden pembakaran mobil polisi juga menjadi sorotan. Dedi Mulyadi menyoroti indikasi praktik premanisme yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti indikasi tersebut dengan tegas. Tidak ada toleransi terhadap tindakan premanisme yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Pihak berwajib akan menyelidiki lebih lanjut indikasi premanisme untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan akan dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kampung Baru. Penyelesaian masalah secara komprehensif, meliputi kependudukan, pertanahan, dan penegakan hukum, menjadi prioritas utama. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Kejadian pembakaran mobil polisi yang terjadi pada Jumat dini hari, 18 April 2025, bermula dari upaya penangkapan tersangka penganiayaan dan kepemilikan senjata api. Aksi tersebut memicu kemarahan warga dan menyebabkan kerusuhan. Sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan lima di antaranya telah ditahan.
